PN Semarang Vonis Pengemplang Pajak Penjara 1 Tahun 3 Bulan dan Denda Rp5 Miliar

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa MM yang merupakan Komisaris PT GBP atas kasus pidana di bidang perpajakan.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan berupa turut serta dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT dan keterangan yang tidak benar/tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Vonis tersebut tertuang dalam Dokumen Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2025/PN Smg. 

Baca Juga

Menkeu Purbaya Bersih-Bersih Bea Cukai, Rombak Pejabat DJBC Diganti Orang Pajak

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda Rp5.204.189.852. Denda tersebut merupakan dua kali pokok kerugian negara yang timbul. 

Apabila denda tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang, jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Pada putusan tersebut juga disebutkkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap ditahan. .

Baca Juga

Utang Pajak Rp25,4 Miliar Dilunasi, Wajib Pajak yang Disandera DJP Jateng di Semarang Dibebaskan

Empat bidang tanah dan bangunan atas nama MM di Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dirampas untuk negara. Ratusan barang bukti berupa faktur pajak, invoice, purchase order, rekening koran, dan dokumen perusahaan lainnya sebagian besar dikembalikan kepada pihak terkait. 

Terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka pada Kamis, 5 Maret 2026. Sebelumnya, MM selaku Komisaris PT GBP diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 

Ia melalui PT GBP dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak Agustus 2020 dan menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas SPT Masa PPN masa pajak Masa Februari 2020 dan Maret 2020.

Baca Juga

DJP Jateng I Kukuhkan 281 Renjani, Tugasnya Bantu Wajib Pajak Menyampaikan Laporan SPT Tahunan

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar menjelaskan bahwa modus operandi yang digunakan MM melakui PT GBP sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah dengan sengaja tidak melaporkan penyerahan jasanya pada masa Agustus 2020 dan melaporkan tidak ada penyerahan jasa pada masa Februari 2020 dan Maret 2020 padahal telah melakukan pemungutan PPN dari lawan transaksi namun tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut ke Kas Negara. 

“Selama kurun waktu tersebut, MM tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut, sedangkan di SPT Masa PPN PT GBP menyatakan tidak ada penyerahan selama kurun waktu tersebut,” ungkapnya, Selasa (10/3/2026).

Menurut dia, sebetulnya MM telah diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hak pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, namun tidak dilakukan. “Sebelum naik ke penyerahan, kami telah melakukan upaya persuasif dan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran, namun tidak dilakukan oleh tersangka,” ujarnya. 

Baca Juga

Siap-siap! DJP Kemenkeu Bakal Pelototi Rekening Digital dan Uang Elektronik Warga Mulai 2026

Arif mengatakan, putusan ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak lainnya agar tidak mencoba melakukan tindakan yang sama dengan MM. 

“Saya berharap wajib pajak bisa mengambil pelajaran agar tidak mencoba melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan modus apapun.” Ujarnya. 

Diharapkan ke depan wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang ada.
 

Editor : Ahmad Antoni