DJP Jateng Serahkan 2 Tersangka Kasus Pajak Rp5,2 Miliar ke Kejari Semarang, Ini Tampangnya

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah I menyerahkan dua tersangka yakni YRP dan NRP selaku Komisaris dan Direktur PT. FOB kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang.

Penyerahan tersangka ini dilakukan setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Tersangka YRP dan NRP diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i dan/atau Pasal 39A huruf a jo. 

Baca Juga

Jalan Tol Bakal Kena PPN Mulai 2028, Ini Penjelasan DJP

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sering disebut UU KUP. 

Modus yang dilakukan YRP dan NRP dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas transaksi yang benar-benar terjadi serta menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, melalui PT. FOB kepada para pengguna faktur pajak. 

Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian pada pendapatan negara sekurang kurangnya sebesar Rp. 5,270,483,036 (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Enam rupiah).

Baca Juga

Kontribusi Pajak Digital Tembus Rp48,11 Triliun, Sumber Penerimaan dari PPN hingga Aset Kripto

Rinciannya, Rp 1,654,414,289 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut namun belum disetorkan ke kas negara dan Rp 3.616.068.747 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh) atas penerbitan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. 

YRP dan NRP diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar mengatakan, keberhasilan tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wujud koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh DJP, Kejaksaan Agung, Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah serta Kejari Kota Semarang. 

Baca Juga

PN Semarang Vonis Pengemplang Pajak Penjara 1 Tahun 3 Bulan dan Denda Rp5 Miliar

“Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan buah sinergi berbagai pihak aparat penegak hukum. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan DJP dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan demi terciptanya efek jera bagi pelaku dan efek gentar bagi masyarakat dan juga untuk mengamankan penerimaan negara serta memulihkan kerugian pada pendapatan negara,” jelasnya, Selasa (21/4). 

YRP dan NRP telah diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hak pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, namun tidak dilakukan. "Sebelum naik ke penyerahan, kami telah melakukan upaya persuasif dan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran, namun tidak dilakukan oleh tersangka," ujar Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jawa Tengah I, Eko Cahyo Wicaksono.

Pihaknya pun sangat menyayangkan terjadinya tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dia berharap, kasus ini bisa menjadi peringatan bagi wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran. 

Baca Juga

Menkeu Purbaya Bersih-Bersih Bea Cukai, Rombak Pejabat DJBC Diganti Orang Pajak

"Kami berharap hal ini dapat menjadi pelajaran bersama dan peringatan agar wajib pajak tidak coba-coba melakukan pelanggaran serupa," ujar Arif Yanuar Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I. 

Dia juga berharap agar wajib pajak senantiasa berkomunikasi dengan Kantor Pelayanan Pajak apabila ada hal yang dirasa kurang jelas. "Apabila ada hal yang perlu dikonfirmasi atau wajib pajak membutuhkan informasi lebih lanjut, kami membuka pintu komunikasi dan informasi seluas-luasnya melalui Kantor Pelayanan Pajak," katanya.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I mengingatkan bahwa peran strategis DJP dalam menghimpun 70 persen total penerimaan negara menuntut sinergi antara pelayanan terbaik dan pengawasan yang konsisten. Hal ini dilakukan guna memastikan kepatuhan hukum di bidang perpajakan tetap terjaga demi keberlangsungan pembangunan nasional.
 

Editor : Ahmad Antoni