PMI juga akan menanggung biaya lebih jika barang tersebut tersimpan lama di gudang jasa pengiriman karena lamanya pemeriksaan.
Ia memberikan penegasan dari awal BP2MI tak setuju dengan regulasi Lartas dari Kemendag karena menyusahkan PMI.
"Kami akan bertemu dengan Presiden (Joko Widodo) untuk menyampaikan hal ini. Karena semangat kami dan Presiden adalah memberikan kemudahan bagi para pahlawan devisa lewat relaksasi pajak barang bawaan atau kiriman PMI, bukan pembatas dan larangan barang bawaan," katanya.
Ada ribuan barang kiriman PMI di TPS JKS Semarang terancam tak bisa diterima oleh keluarga PMI. Di TPS JKS, kata dia, baru sebagai kecil barang kiriman milik PMI yang terancam tak bisa dikirimkan.
"Karena ada 4,9 juta PMI yang tengah berjuang di luar. Akan lucu kalau saya memimpin demonstrasi menolak regulasi Lartas,” katanya.
Sebab itu, sebagai pembantu Presiden dia akan mengambil langkah konstitusional dan menyampaikan ke Presiden langsung bahwa Lartas menimbulkan dampak besar yang membebani para pejuang devisa.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
