Pada usulan perubahan APBD 2023, kata dia, sudah dialokasikan anggaran Rp920 juta yang kemudian melonjak menjadi Rp20 miliar. Dari pagu sebesar itu, pengadaan meja dan kursi SD terealisasi sebesar Rp18 miliar.
Dalam kesaksiannya, saksi menyebut akibat pengajuan anggaran Rp20 miliar itu, alokasi anggaran rehabilitasi gedung sekolah sebesar Rp6 miliar akhirnya batal dilaksanakan.
"Pergeseran anggaran itu atas rekomendasi TAPD. Salah satu penyebabnya karena ada pengajuan meja dan kursi tersebut," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu.
Proyek pengadaan meja dan kursi SD tersebut, kata dia, akhirnya terealisasi dengan PT Deka Sari Perkasa sebagai pelaksana pekerjaannya.
Terhadap kesaksian tersebut, mantan Wali Kota Hevearita G. Rahayu mempertanyakan keterangan tentang pergeseran anggaran rehabilitasi gedung sekolah ke pengadaan meja kursi SD itu.
Menurut dia, gagalnya realisasi anggaran rehabilitasi gedung sekolah itu bukan akibat pengajuan anggaran Rp20 miliar yang diminta Alwin Basri itu.
"Anggaran itu tidak dengan sengaja digeser. Anggaran Rp6 miliar itu tidak terealisasi karena waktu lelang yang pendek sehingga tidak mungkin terealisasi," ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
