Dewan Kaget Tarif RSUD Naik Edan-edanan, Ungkap Kronologi Pengesahan Perda dalam Paripurna 

KENDAL, iNewsSemarang.id - Ketua Komisi D DPRD Kendal, Mahfud Sodik mengaku kaget dengan kenaikan tarif baru bagi pasien yang berobat di RSUD dr Soewondo Kendal. Padahal penerapan tarif baru ini diberlakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan baru saja disosialisasikan.

Sebagai informasi, kenaikan tarif baru ini rencananya akan diterapkan pada pertengahan bulan Maret 2024 dan tidak berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan.

Baca Juga

Kasus DBD di Kendal Tinggi, Komisi D Bakal Evaluasi Kinerja Dinkes: Banyak yang Tak Terdata

Penerapan tarif baru berlaku pada pelayanan klinik spesialis yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp80.000. Konsultasi antar klinik spesialis dari Rp40.000 naik menjadi Rp80.000. pelayanan klinik umum gigi umum dari Rp20.000 menjadi Rp50.000.

Pemeriksaan dokter IGD dari Rp50.000 naik menjadi Rp70.000. Visite dokter spesialis dari Rp60.000 menjadi Rp90.000. Rawat sehari (one day care) dari Rp120.000 naik menjadi Rp200.000.

Kenaikan tarif juga berlaku untuk biaya ruang yang digunakan pasien. Untuk ruang kelas VIP dari Rp350.000 naik menjadi Rp815.000. Kelas I dari 205.000 naik menjadi Rp605.000. Kelas II dari Rp120.000 naik menjadi Rp300.000 dan kelas III yang semula hanya Rp75.000 naik menjadi Rp180.00.

Baca Juga

Disorot Dewan, Pentas Dangdut SMK Bina Utama Kendal Dilarang Diliput Media?

"Ya memang benar disesuaikan Perda. Namun perlu dicatat. Saat kita menyetujui Perda itu, mereka tidak melampirkan rincian tarifnya," kata Mahfud, Jumat (8/3/2024).

Dikatakan Mahfud, alasan pihak RSUD dr Soewondo Kendal tidak melampirkan rincian tarif tersebut, karena berdalih akan menggunakan dasar dari Perbup Nomor 74 tahun 2017.

"Setelah kita kejar dan sesuai dengan arahan dari Gubernur Jateng, rincian tarif harus dicantumkan. Dan akhirnya mereka cantumkan," jelasnya.

Baca Juga

DPRD Kota Semarang Apresiasi TMMD Kodim 0733/Kota Semarang di Wilayah Perbatasan

"Namun rincian itu tidak sedetail dengan kenaikan tarif yang akan diberlakukan ini," imbuhnya.

Saat ditanya mengapa saat itu dewan mengesahkan Perda tersebut, dia menjawab bahwa, Perda tersebut merupakan amanat dari Perpres. 

"Kalau tidak salah itu Perpres nomor 20 tahun 2022," sebutnya.

Lebih lanjut dia membeberkan, jika pada saat itu, tepatnya akhir Desember 2023 Perda tidak disahkan, maka berdampak pada pendapatan di awal tahun 2024.

Mahfud kembali mengaku kecewa dengan pihak RSUD yang sebelumnya tidak memberikan rincian secara detail tentang tarif mana saja yang bakal dinaikkan, seperti yang telah dibacanya di media pemberitaan.

Dia juga mengaku akan memaksimalkan fungsi dan tupoksinya sebagai anggoat dewan dalam melakukan pengawasan.

"Kita awasi mulai dari sisi pendapatan. Apakah nantinya bisa sesuai dengan yang ditargetkan daerah apa tidak. Dan yang tak kalah pentingnya pengawasan dalam pelayanan," ungkapnya.

Ditegaskan Mahfud, jika ke depan masih ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan padahal tarifnya sudah dinaikkan, pihaknya mengaku tak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja RSUD dr Soewondo Kendal.

"Tarifnya sudah dinaikkan. Pelayanannya juga harus ditingkatkan dong," tandasnya.

Editor : Agus Riyadi