Kenapa THR Kena Pajak? Ini Penyebabnya

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Skema penghitungan baru diterapkan untuk potongan pajak atas penghasilan individu, atau kerap disebut PPh pasal 21, merujuk nomor pasal di Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Skema baru ini menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) yang terbagi menjadi dua jenis, tarif efektif bulanan untuk pegawai tetap dan pensiunan serta tarif efektif harian untuk pegawai tidak tetap.

Baca Juga

Modus Korupsi Bupati Cilacap, Perintahkan Asisten Minta Tiap Satker Rp100 Juta demi THR Eksternal

Banyak pekerja pun terkejut lihat nominal Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran tahun ini. Hal ini karena skema baru penghitungan dan pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang diterapkan sejak Januari 2024.

Pengamat Pajak Fajry Akbar mengatakan, reaksi negatif ini muncul karena pemerintah tidak mengomunikasikan dengan baik penerapan skema TER.

Fajry pun mempertanyakan, kalau ujung-ujungnya beban pajak seseorang dalam setahun akan tetap sama, mengapa skemanya mesti diubah? "Ujung-ujungnya sama saja," kata Fajry, dikutip dari BBC Indonesia, Minggu (31/3/2024).

Baca Juga

Pemprov Jateng Cairkan THR Rp6 Miliar untuk 13 Ribu PPPK Paruh Waktu, Dibagikan H-7 Lebaran

Pemerintah, utamanya pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, berulang kali mengatakan bahwa skema TER bertujuan mempermudah penghitungan PPh pasal 21, dan ia diadopsi dari best practice yang telah dijalankan secara global.

Editor: Ahmad Antoni