Perkuat Pemahaman Pajak, Kanwil DJP Jateng I Bangun Sinergi dengan Media
Ketentuannya mencakup klasifikasi izin konsultan pajak tingkat A, B, dan C sesuai cakupan layanan, pengembangan kompetensi berkelanjutan, keanggotaan asosiasi profesi, serta pembinaan dan pengawasan. Kedua regulasi ini diharapkan meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas layanan perpajakan.
Untuk memberikan perspektif praktis, kegiatan ini menghadirkan Ketua IKPI Pengurus Daerah Jawa Tengah, M. S. Umbaran. Ia berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan profesi konsultan pajak, pendampingan wajib pajak, serta pentingnya profesionalisme dan integritas dalam memberikan layanan.
Sesi ini diharapkan menambah wawasan media mengenai peran konsultan pajak dalam membantu pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan masyarakat. Kanwil DJP Jawa Tengah I juga memberikan sosialisasi tentang Program Pengurangan Sanksi Administratif berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026.
Materi disampaikan oleh Fungsional Penyuluh Pajak agar media dapat menyebarluaskan informasi mengenai fasilitas tersebut kepada wajib pajak. PMK Nomor 71 Tahun 2026 mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Kebijakan ini memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, termasuk denda administratif PBB, dengan persyaratan dan periode pemenuhan kewajiban yang berbeda sesuai kondisi basis data perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.
Editor: Ahmad Antoni