KENDAL, iNewsSemarang.id - Di tengah santernya isu dugaan kasus jual beli jabatan di Kabupaten Kendal, puluhan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di Kesbangpol Kendal menggelar rapat bersama. Rapat ini digelar di RM Aldila Kendal, Sabtu (19/11/2022).
Sejumlah kegiatan pemerintah yang diduga berjalan tidak semestinya dibahas dalam rapat bersama tersebut. Kegiatan itu meliputi adanya bantuan dari pemerintah pusat dan daerah yang harus diawasi, penataan ASN, pungutan liar di dunia pendidikan, izin galian c dan puluhan permasalahan lainnya.
Menurut Nur Kamid, rapat bersama yang digelar puluhan ormas dan LSM ini dilakukan untuk menyikapai masalah krusial yang terjadi di Kendal.
"Selain masalah yang sudah disampaikan itu ada masalah-masalah krusial lainnya. Ada jual beli jabatan, jual beli proyek dan jual beli dana aspirasi dari dewan," kata Nur Kamid dari Majlis Dzikir RI1 dan Pers Intelejen Rakyat ini.
"Terus terang saja, ini akan saya demo dan saya laporkan ke KPK RI," imbuhnya.
Dia menyampaikan, isu liar terkait jual beli jabatan yang sudah tersebar luas di masyarakat kalau tidak segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum akan berdampak bagi kemajuan Kabupaten Kendal.
Sementara itu, Koordinator Persaudaraan Ormas dan LSM Kendal, Rokhim menyampaikan, rapat bersama hari ini sengaja digelar untuk menyoroti kinerja pemerintah.
"Teman-teman ormas dan LSM yang memiliki fungsi sebagai kontrol pemerintah tadi banyak menyampaikan usulan terkait apa saja yang paling urgen untuk disoroti. Mereka juga punya usulan sendiri dan kita satukan usulan-usulan itu," kata Rokhim.
Berbagai usulan dijadikan satu dimaksudkan untuk menyamakan visi dan misi demi mewujudkan Kabupaten Kendal yang lebih maju lagi.
Dia membeberkan, hingga saat ini kinerja Pemkab Kendal di mata ormas dan LSM dinilai belum signifikan. Sedangkan ormas dan LSM di Kendal sendiri sangat berharap adanya perubahan yang signifikan dari kinerja para pejabat di Pemkab Kendal.
Editor : Agus Riyadi
Artikel Terkait
