Fitroh menyatakan bahwa adanya OTT KPK yang lebih banyak menjaring bupati bukan berarti pihaknya melindungi pejabat negara lainnya.
"Jadi bukan berarti kita melindungi gubernur atau melindungi orang-orang yang seharusnya kita upaya paksa tapi kita tidak lakukan. Jadi tergantung kecukupan alat bukti," ujarnya.
Seperti diketahui, baru-baru ini KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terkait dugaan penerimaan dari proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta dugaan jual beli jabatan.
Sepanjang 2026, KPK juga menindak sejumlah bupati melalui OTT, di antaranya Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, hingga Bupati Langkat Syah Afandin.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
